Kinerja PNS Lebih Transparan Dengan e-performance

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Untuk memberikan pemahaman yang sama bagi seluruh staf di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Surabaya program aplikasi kinerja (e-performance), Dishub Kota Surabaya mengadakan sosialisasi software aplikasi kinerja (e-performance) di Aula Dishub Kota Surabaya, 18 Maret 2011.

Kegiatan yang dihadiri para kepala bidang, kepala UPTD hingga bendahara pengeluaran di lingkungan Dishub Kota Surabaya tersebut berjalan lancar. Kegiatan ini dilakukan untuk menyesuaikan sistem penerapan dan pelaksanaan anggaran hingga penghitungan daftar hadir pegawai yang mengalami pembaharuan di tahun 2011 ini. Dengan penerapan aplikasi kinerja (e-performance) ini diharapkan sistem administrasi keuangan dan kepegawaian tersebut dapat lebih tertib, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Penerapan aplikasi ini nantinya juga akan membantu para petugas lapangan untuk lebih disiplin dalam absensi atau daftar hadir. Dijelaskan pula nantinya akan dilakukan pencatatan data PNS lapangan dan dilanjutkan dengan proses absensi dengan sistem finger print. Dengan program seperti ini diharapkan kinerja petugas pada saat dilapangan tidak terganggu. Ini juga berlaku bagi staf di lingkungan terminal dan pengujian kendaraan bermotor. Selain itu program e-performance ini juga mengatur sistem penugasan dari pimpinan untuk staf, sehingga para atasan dapat memonitor aktifitas dan mentransfer disposisi kepada para karyawan. Sehingga untuk kedepannya sistem dministrasi menjadi lebih tertib.[fr]

Advertisements

Dishub Surabaya Persiapkan UKL-UPL Terminal-Terminal Baru

…………………………………………………………………………………………………………………….

Untuk membatasi dan mengontrol kelestarian lingkungan, Dinas Perhubungan kota Surabaya telah melakukan kegiatan UKL-UPL di terminal yang diperkirakan akan mengalami pengembangan wilayah. seperti Terminal Kendung dan Pesapen yang akan segera dilakukan pembangunan, serta Terminal Kedungcowek yang pembangunannya akan terus berlanjut hingga tahun 2012.

Didalam UKL – UPL tersebut dijelaskan beberpa hal terkait dengan pembangunan terminal tersebut antara lain rencana kegiatan serta pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap pra konstruksi sampai tahap operasi. Selain itu Informasi lingkuangan yaitu kualitas lingkungan dan kebisingan, fisiografi, hidrologi dan tata ruang juga menjadi perhatian. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dapat menjadi tolak ukur untuk mengatasi potensi bahaya yang ada seperti polusi yang ditimbulkan akibat kegiatan transportasi. Dengan adanya UKL-UPL ini diharapkan mampu memonitor dan mengontrol perkambangan wilayah dan penduduk sehingga tidak merusak kondisi linkungan hidup yang ada saat ini.

Aturan UKL-UPL ini diatur dalam Keputusan Menteri (KM) no.2 tahun 1996 Tentang Rencana Usaha atau kegiatan Pada Sub Sektor Perhubungan Darat yang wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkuangan (UKL) dan Upaya pemantauan Lingkungan (UPL), dimana dalam pasal 2 dijelaskan bahwa “penyelenggaraan Kegiatan Sub Sektor Perhubungan Darat baik yang berupa rencana usaha atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL, harus dilakukan upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan”

Pertumbuhan penduduk menjadi persoalan lingkungan hidup yang menyebabkan peningkatan aktifitas ekonomi yang semakin pesat sehingga berpengaruh pada pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur. Untuk membatasi dan mengontrol kelestarian lingkungan berdasarkan Kepurusan Menteri (KM) Negara Lingkungan Hidup nomor 86 tahun 2002, setiap organisasi yang akan melakukan pembangunan infrastruktur wajib membuat AMDAL bila pembangunan tersebut berskala besar, dan apabila pembangunan tersebut berskala kecil dan pengelolaan resiko dapat dikelola denga teknologi saat ini maka wajib membuat UKL-UPL atau yang biasanya disebut Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).[fr]

Source : Dinas Perhubungan Surabaya

Dishub-Polresta Surabaya Tandatangani kesepakatan bersama Tentang KTL



…………………………………………………………………………………………………………………….

“Untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di Kota Surabaya”, ujar Plt. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Eddy disela-sela penandatanganan naskah kesepakatan bersama. Kesepakatan ini berisi tentang kerjasama perencanaan dan pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta penertiban pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Kota Surabaya antara Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Surabaya dengan Kepolisian Resor Kota Surabaya, Rabu 26 Januari 2011.

Penandatanganan naskah kesepakatan bersama ini dilakukan di Ruang Rapat Dishub lt.1 oleh Plt Ka.Dishub Surabaya Eddy, A.Md LLAJ, S.Sos, MM dan AKBP Asep Akbar Hikmana S.I.K., MH Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. Kesepakatan bersama ini berjangka waktu 1 tahun sejak penandatanganan kesepakatan bersama tersebut.

Kerjasama ini merupakan salah satu langkah dalam penanganan permasalahan lalu lintas di KTL Kota Surabaya. Penetapan KTL yang berdasarkan Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya nomor 16 Tahun 1997 tentang Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas pada jalan-jalan di wilayah kotamadya daerah tingkat II Surabaya. Saat ini kota Surabaya baru memiliki 5 titik KTL yaitu Jl. Raya Darmo, Basuki Rahmat, Jl. Gubernur Suryo, Jl. Panglima Sudirman dan Jl. Pemuda dari 21 titik yang direncanakan.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Bidang Lalu Lintas Drs. Agus Haris, MM menambahkan:”pemasangan rambu petunjuk Kawasan Lalu Lintas (KTL) juga akan segera terpasang setelah penandatanganan kesepakatan ini.” Selain itu akan dilakukan penambahan rambu dan marka di 5 titik KTL yang ada. Dengan penandatanganan kesepakatan bersama ini diharapkan pelaksanaan penertiban/ pengendalian, pemeriksaan serta penindakan atas pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat berjalan lancar.[fr]
Source : Dinas Perhubungan Surabaya

Dishub Surabaya Berlakukan Tarif Parkir progressif di Terminal


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya terus berupaya meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang pelayanan jasa terminal dengan penerapan Peraturan Daerah (Perda) baru nomor 12 tahun 2010 tentang retribusi terminal. Perda yang akan diberlakukan efektif 1 Februari 2011 tersebut berlaku untuk semua jenis kendaraan yang masuk ke terminal.

Penyesuaian perda ini berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi. Selain itu adanya perda baru ini mengganti perda lama nomor 7 tahun 2001, yang dinilai sudah sangat lama dan perlu adanya pembaharuan.Di dalam pelaksanaanya, setiap kendaraan yang masuk ke terminal diwajibkan membayar sesuai dengan tarif retribusi yang baru.

Jika sebelumnya setiap kendaraan yang masuk tidak dibebani parkir progressif, mulai 1 Februari nanti seluruh pengguna parkir terminal akan dikenakan tarif progressif. Kenaikan retribusi berkisar 30% dari retribusi lama untuk semua jenis kendaraan yang masuk, sedangkan untuk retribusi parkir tercantum batas maksimal tarif. Seperti Tarif parkir untuk bus penumpang umum parkir di jalur panjang atau istirahat diberlakukan terif sebesar Rp 1.500 untuk dua jam pertama, sedangkan satu jam berikutnya sebesar Rp 500 per hari dengan batas tarif maksimal Rp 5.000 per hari. “biar awak bus tidak enak-enakan di terminal. Terminal bukan depo atau garasi, yang bisa naruh kendaraan seenaknya”, tutur Kepala Sub bagian dan Kepegawaian Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Syahril Murad, SH, Msi

Penerapan kenaikan restribusi baru ini akan dilakukan di tiga terminal, antara lain Terminal Tambak Osowilangon, Joyoboyo dan Terminal Tipe C. Pelaksanaan Perda ini tidak dapat dilaksanakan pada Terminal Purabaya karena wilayah tersebut sudah masuk Daerah Sidoarjo sedangkan Perda tentang restribusi ini hanya bisa mengatur terminaal di daerah wilayah Surabaya saja.Dengan diberlakukannya tarif restribusi baru ini, nantinya diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga ikut bertambah.[fr]

Source : Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Dishub Tingkatkan Pelayanan Dengan Alat Uji Mobile


Para pengguna jasa pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) sekarang mempunyai pilihan untuk melakukan uji kir kendaraan mereka. Pada hari Jum’at 12 Nopember, Dinas Perhubungan mensosialisasikan Penggunaan Alat Uji Mobile ini kepada petugas uji di lingkungan Dishub Kota Surabaya. Mobil yang dilengkapi dengan pendingin udara dan beberapa interior pendukung ini, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat dalam melakukan uji kir.

Secara penggunaan, alat uji mobile dengan alat uji yang ada di PKB Wiyung dan Tandes tidak berbeda. Kelebihan dari alat ini, nantinya akan jemput bola/ mobile (keliling). Alat uji mobile ini dapat langsung datang ke lapangan atau juga dapat dipanggil oleh semisal pihak pool taxi untuk pengecekan armadanya. Yang tentunya syarat-syarat dan biaya administrasi tetap mengikuti aturan area PKB. Alat ini nantinya juga menunjang program reguler uji emisi.

Acara yang dimulai tepat pukul 13.00 WIB tersebut, langsung diperagakan bagaimana cara kerja dari 5 alat utama dan beberapa alat tambahan. Tampak alat uji gas buang dibedakan menjadi 2, antara kendaraan yang berbahan bakar bensin dan solar. Alat ini berfungsi mengukur kandungan CO, HC, CO2 dalam emisi kendaraan.Alat ini dilengkapi dengan badan alat ukur, Printer, Aelang Uji Panjang, Prefilter, Pipa Uji, dan Probe. Selain itu alat tersebut juga dilengkapi dengan monitor yang dapat menampilkan hasil dari uji gas buang.

Selain itu diperagakan juga Auto Test Brake Meter, alat ini dipergunakan untuk pengukuran rem pada kendaraan. Dalam penggunaan alat ini sebaiknya dilakukan di permukaan yang rata, hal ini dimaksud untuk menghindari hasil dari pengujian kurang baik dan tidak lulus uji. Selanjutnya ada alat headlight tester yang dipergunakan untuk memeriksa intensitas cahaya, elevasi berkas cahaya dan sumbu optikal dari lampu kendaraan mobil. Sistem kerja dari alat ini, pengaturan jarak lampu alat uji dengan kendaraan yang kemudian pusatkan titik acuan untuk berkas laser. Arahkan berkas laser ke titik acuan secara vertikal sampai kedua titik acuan terkena laser.

Setelah beberapa waktu yang lalu UPTD PKB mendapatkan sertifikat ISO 9001-2008, dengan adanya penambahan armada Unit Pengujian kendaraan Bermotor Keliling Ini dapat meningkatkan mutu pelayanan. Selain itu nantinya diharapkan pula dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Konsep Penerapan BRT di Surabaya Tidak Mengulangi Kegagalan Di Kota Lain

“Warga Kota Surabaya menginginkan angkutan massal (BRT) yang mengutamakan keamanan dan kenyamanan Masyarakat sebagai pengguna angkutan” kata Wakil Walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono, Rabu 3 Nopember 2010.

Dalam pertemuan di ruang rapat Sekertaris Daerah (Sekda) yang diikuti oleh Wakil Walikota Surabaya Bambang DH, Dinas Perhubungan (Dishub) KOta Surabaya, Badan Perencana Kota (bappeko) dan Tim Indii dibahas masalah perencanaan project Surabaya Bus Rapid Transit (BRT).Pengoperasian BRT sebagai salah satu cara mengatasi kemacetan dan membangun transportasi yang baik guna mendukung urban mobility (mobilitas perkotaan).

Ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, antara lain arsitektur halte, pengijauan sekitar halte. serta Kapasitas penumpang on bus terutama dalam waktu jam sibuk, pewarnaan jalur khusus BRT, desain bus dan interior bus.

Contoh penerapan BRT di beberapa negara juga dibahas dalam pertemuan tersebut, seperti keuntungan dan kerugian guna mendapatkan sistem BRT yang baik di Surabaya. Beberapa persoalan yang harus diselesaikan juga menjadi pembahasan seperti, mengubah angkutan kota (angkot) yang sudah ada menjadi transportasi publik yang setara dengan BRT dalam hal pelayanan maupun fasilitas. Dimana nantinya angkot ankan menjadi angkutan penunjang (feeder) bagi BRt di Surabaya.

Dalam pertemuan tersebut, Bambang DH juga menekankan penerapan BRT di Surabaya nantinya tidak mengulang kesalahan beberapa kota di Indonesia. Tidak mencontoh dari BRT di kota-kota di Indonesia yang terlalu memaksakan lantai tinggi dan jembatan penghubung penggunaan halte yang terlalu tertutup sehingga rawan kejahatan.

Pembangunan BRT ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas perkotaan yang cukup tinggi agar masyarakat merasa aman, lancar dan nyaman dalam menggunakannya, terutama untuk manula dan penyandang cacat. Diharapkan pula Angkutan Massal di Kota Surabaya ini nantinya menjadi model percontohan angkutan massal yang mempunyai ciri khas kota Surabaya.

Upaya Peningkatan Sistem Transportasi 5 tahun Kedepan

“Harapan Masyarakat Saat Pelantikan Risma-BDH”

Tepat pada tanggal 28 September 2010, Tri Risma – Bambang DH resmi dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota Surabaya untuk masa jabatan 2010 – 2015. Pelantikan orang nomer satu di Kota Surabaya beserta wakilnya tersebut dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, prosesi acara yang didahului dengan pembacaan proses pemilihan Walikota Surabaya di Pemilukada 2010 oleh Ketua DPRD Surabaya, Wisnu Wardhana dan dilanjutkan pengambilan sumpah di depan gubernur Jatim dan ratusan undangan lainnya.

Untuk mensupport kegiatan tersebut Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya menerjunkan sebanyak 200 personel yang bertugas mengamankan pengaturan lalu lintas di setiap persimpangan, pemasangan palang kuda & rambu petunjuk parker dan pengaturan parkir. Untuk pengaturan lalu lintas Dishub menerjunkan personel di beberapa titik seperti di Grahadi, sekitar SMA 6, Jalan Gubernur Suryo – Balai Pemuda, Balai Pemuda sisi timur, Pintu Keluar sisi selatan dan utara serta pintu masuk Hotel Garden Palace. Untuk Pengaturan parkir khusus acara pelantikan ini, Dinas Perhubungan Kota Surabaya menggunakan beberapa titik sebagai area parkir kendaraan seperti di Halaman Taman Surya, Jalan Ketabang Kali, Jalan Jimerto – Sawunggaling, Gedung DPRD sisi utara dan timur.

Setelah adanya pergantian orang nomer satu di Surabaya ini, diharapkan Surabaya lebih dapat maju dalam hal pengembangan transportasi penyediaan prasarana lalu lintas dan perhubungan di kota Surabaya dalam indicator sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD). Issue prasarana lalu lintas dan perhubungan diantaranya belum seluruh ruas jalan dilengkapi dengan prasarana lalu lintas (rambu, marka, separator, TL, PCTL, warning light), sasaran prasarana lalu lintas sebagaian besar masih terpusat di koridor utara-selatan kota Surabaya, belum dikembangkannya system traffic light&terkoneksi dalam suatu pusat control, banyak rambu yang hilang&rusak, prasarana pendukung angkutan umum (halte, shelter) yang masih kurang, serta kemacetan pada jalur pemukiman dan pusat kegiatan.

Diharapkan di tahun 2011 mendatang kemacetan pada jalur pemukiman dan pusat kegiatan yang merupakn RPJMD pemerintah dapat di atasi dengan terealisasinya pembangunan infrastruktur jalan dan pengembangan angkutan massal.